Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan responsif, keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari seberapa sering ia tampil di hadapan publik, menyampaikan janji, atau mempublikasikan kegiatan melalui media sosial. Transparansi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan, program, dan kinerja badan publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, responsivitas menuntut pemerintah untuk tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan publik, pembangunan daerah, dan penyelesaian persoalan sehari-hari. Namun, dalam praktik politik dan pemerintahan, penampilan yang meyakinkan terkadang lebih mudah terlihat daripada hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah seorang pemimpin benar-benar membawa perubahan atau hanya berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang bekerja?
Persoalan tersebut penting karena pemimpin pemerintahan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memperoleh dukungan politik. Ia harus mampu mengarahkan birokrasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan kebijakan yang dibuat memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas tersebut mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, keberhasilan pemimpin tidak cukup diukur dari citra yang dibangun, tetapi juga dari cara ia menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepemimpinan transformasional dapat digunakan untuk memahami persoalan ini. kepemimpinan transformasional dalam sektor publik berkaitan dengan perilaku kepemimpinan yang dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan pola komunikasi di dalam pemerintahan (Wright & Pandey, 2010). Artinya, perubahan tidak hanya bergantung pada kemampuan seorang pemimpin menyampaikan visi, tetapi juga pada kemampuannya menggerakkan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut.
Oleh karena itu, membedakan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan yang berorientasi pada pencitraan menjadi hal penting dalam menilai kualitas pemerintahan. Keduanya mungkin sama-sama menampilkan visi, program, dan komunikasi yang menarik. Perbedaannya terletak pada tujuan dan hasil yang dicapai. Kepemimpinan transformasional menjadikan visi sebagai dasar perubahan organisasi dan peningkatan pelayanan, sedangkan pencitraan yang tidak disertai kinerja hanya menghasilkan kesan positif tanpa menjawab persoalan masyarakat secara mendasar.
Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan, kepemimpinan ini tidak cukup diwujudkan melalui pidato yang meyakinkan atau program yang menarik perhatian publik. Pemimpin juga harus mampu membangun tujuan bersama, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Saadah & Agustiyara, 2024) membahas pentingnya kepemimpinan transformasional dan kemampuan manajerial dalam mendorong inovasi sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari popularitas atau citra yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya menerjemahkan visi menjadi tindakan nyata dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, pencitraan menjadi persoalan ketika komunikasi publik lebih diutamakan daripada substansi kebijakan. Publikasi kegiatan pemerintah sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Masyarakat berhak mengetahui program, penggunaan anggaran, dan perkembangan pembangunan. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat dan terbuka. Akan tetapi, komunikasi publik seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan pengganti kinerja. Apabila pemerintah lebih sibuk menampilkan kegiatan seremonial daripada memperbaiki pelayanan, menyelesaikan persoalan infrastruktur, atau menanggapi keluhan warga, maka citra yang dibangun berisiko tidak sejalan dengan kenyataan. Karena itu, masyarakat perlu menilai kepemimpinan melalui kesesuaian antara pernyataan, kebijakan, dan hasil yang dirasakan.
Berdasarkan beberapa literatur, mengenai aparatur pemerintah daerah di Kota Bandung menemukan bahwa dimensi kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pegawai pemerintah daerah ( Dewi & Arquisola, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan memiliki hubungan dengan cara aparatur menjalankan tugas pelayanan. ( Hanafi et al., 2022) juga mengkaji hubungan kepemimpinan transformasional dengan komitmen pegawai di sektor publik dalam konteks Indonesia. Berdasarkan kedua literatur ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan perlu dilihat dari pengaruhnya terhadap organisasi dan aparatur, bukan hanya dari penilaian masyarakat terhadap penampilan pemimpin. Meski demikian, hasil penelitian pada konteks tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa semua pemimpin yang populer hanya melakukan pencitraan. Penilaian tetap harus didasarkan pada bukti dan kondisi masing-masing pemerintahan.
Selain kemampuan membawa perubahan, kepemimpinan yang baik harus didukung etika dan integritas. Pemimpin dapat memiliki visi yang besar, tetapi visi tersebut akan kehilangan makna apabila tidak dijalankan secara jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Integritas terlihat ketika pemimpin berani menjelaskan hambatan program, terbuka terhadap kritik, dan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran maupun hasil kebijakannya. Dalam hal ini, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya diukur hanya dari jumlah program yang diumumkan atau penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat program, ketepatan sasaran, serta pemerataan pelayanan. Pemimpin yang transformasional tidak harus selalu menampilkan keberhasilan; ia juga perlu mengakui kekurangan dan menjadikannya dasar untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Karena itu, masyarakat perlu mendorong ukuran keberhasilan kepemimpinan yang lebih konkret. Pertama, pemerintah perlu menyampaikan target dan indikator program secara terbuka sehingga masyarakat dapat membandingkan janji dengan realisasi. Kedua, evaluasi harus didasarkan pada hasil yang dapat diperiksa, seperti kualitas pelayanan, penyelesaian masalah publik, dan pemerataan pembangunan, bukan semata-mata jumlah kegiatan. Ketiga, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar warga dapat memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Keempat, media dan masyarakat harus tetap kritis terhadap informasi yang disampaikan pemerintah dengan memeriksa data, sumber, serta dampak kebijakan. Langkah-langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak komunikasi publik, tetapi memastikan bahwa komunikasi berjalan seiring dengan transparansi dan pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, perbedaan antara pemimpin transformasional dan pemimpin yang hanya pandai membangun citra terletak pada kesesuaian antara visi, tindakan, dan hasil. Pemimpin transformasional menggunakan visi untuk menggerakkan organisasi, memperbaiki pelayanan, dan menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, citra yang tidak didukung kinerja hanya menciptakan kesan keberhasilan tanpa menjamin penyelesaian persoalan publik. Karena itu, keberhasilan kepemimpinan perlu dinilai berdasarkan kebijakan yang dijalankan, manfaat yang dihasilkan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan penilaian yang objektif, pemerintah perlu membuka informasi mengenai target, anggaran, dan realisasi program, serta menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Masyarakat dan media juga perlu membandingkan janji dengan hasil, memeriksa data, serta menggunakan ruang partisipasi publik untuk menyampaikan kritik dan masukan. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada penilaian terhadap penampilan pemimpin, tetapi menjadi dorongan bagi perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
Kepemimpinan yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa kuat seorang pemimpin membangun citra, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang dapat dipertanggungjawabkan. Citra mungkin membuat seorang pemimpin dikenal, tetapi integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan hasil kerja menentukan apakah kepercayaan masyarakat layak dipertahankan. Oleh karena itu, pemimpin harus berani menunjukkan hasil, terbuka terhadap evaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang belum memenuhi kebutuhan warga. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang terlihat bekerja, melainkan pemimpin yang hasil kerjanya benar-benar dirasakan.

PENULIS : Muhammad Noor Aldiyat mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Referensi :

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Indonesia, R. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Saadah, M. (2024). Transformational Leadership and Dynamic Managerial Capabilities in Public Sector Innovation. 201–214.Transformational Leadership and Affective Commitment in the Public Sector: The Role of Public Service Motivation as a Mediator. (n.d.). Jurnal Manajemen Teknologi, 21(2 SE-Articles), 117–136. https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.2.1Wright, B. E., & Pandey, S. K. (2010). Transformational Leadership in the Public Sector: Does Structure Matter? Journal of Public Administration Research and Theory, 20(1), 75–89. https://doi.org/10.1093/jopart/mup003Zulhiz, V., Dewi, M., & Arquisola, M. J. (2025). Does Transformational Leadership Influence Local Government Employees ’ Delivery of Good Public Service ? An Indonesian Inquiry. 10(1).