Barito Utara. Konflik lahan PT.NPR dengan warga yang memiliki hak kelola dan berhak menerima tali asih dari perusahaan  masih berbuntut panjang.

Fakta ini tampak dari pergerakan tujuh ormas Dayak yang melakukan aksi damai di halaman depan kantor Bupati Barito Utara. (05/11/26)

Aksi menjadi sejuk karena seluruh unsur uspida (TIM PKS)  hadir mendengar dan merespon aspirasi rakyat yang tergabung dalam GATANG UTUS.

Implikasi dari aksi yang di komandoi Jhon Kennedy aktivis tulen sekaligus sebagai penanggungjawab jawab aksi tersebut, unsur PKS (Penanganan Konflik Sosial ) Kab Barito Utara  menggelar rapat di Ruang Rapat A Setda Barito Utara (09/10/26).

Yudan Baya, penerima kuasa warga Desa Muara Pari kepada awak media harianja-news dengan tegas mengatakan apresiasi nya terhadap respon unsur PKS Kabupaten Barito Utara hingga digelarnya Rapat yang menindak lanjuti Notulen 06/10/26.

“Yang pasti upaya Pemda dan PKS kami sangat apresiasi akan tetapi kami sangat berharap tim PKS berkenan melakukan pengukuran ke lahan. Siapapun yang menerima tali asih sepanjang atas dasar pengukuran faktual kami akan terima” ujar Yudan Baya.

Searus dengan Yudan, Jhon Kennedy dengan keras mengatakan akan menolak apapun hasil dari kesimpulan dan keputusan PKS Kabupaten Barito Utara bila tidak atas dasar pengukuran faktual dilapangan.

“Keadilan dalam hal pemberian tali asih dari perusahaan ke warga pengelola lahan hanya dengan pengukuran faktual, dibuktikan dengan bukti kelola dan legalitas yang sudah masuk ke tim verifikasi Desa yang di minta oleh perusahaan” ungkap Jhon Kennedy

Jhon Kennedy menyampaikan kekesalannya terhadap perusahaan PT. NPR karena terkesan tidak profesional sehingga konflik lahan berkepanjangan.

“Jangan terkesan mereka (PT. NPR) membangun konflik antar warga. Silahkan berikan Dana Tali Asih kepada yang benar benar berhak. Memiliki legalitas, ada bukti kelola dan di dasar pengukuran faktual di lapangan. Saya kira jika pendekatan ini dijalankan, masalah selesai dengan baik tanpa konflik” ucap Jhon

“Kami akan terus melawan. Baik secara hukum dan pergerakan aksi. Baik di daerah dan jakarta, kami pastikan itu. Mereka siapa? (PT. NPT) berani mengabaikan surat Nupati Barito Utara No.500/118/eksda tanggal tanggal 14/09/2026? Bupati Barito Utara sudah melakukan solusi yang baik. Laksanakan saja itu, masalah selesai” ujar Jhon Kenedy sembari menambahkan bahwa permasalahan konflik lahan tidak bisa selesai di atas meja.

Redaksi

Media ini sudah melakukan konfirmasi ke pihak PT.NPR namun belum ada respon.

Media ini membuka ruang kepada pihak pihak untuk melakukan klarifikasi.