Barito Utara, 18 Februari 2025 – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Walur secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke Kejaksaan Negeri Barito Utara serta Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Laporan ini mencakup dugaan korupsi serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran desa yang dinilai merugikan negara dan masyarakat sebagai pengguna hasil pembangunan yang dibiayai oleh negara.

Laporan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 010/04/Srt/BPD-Wlr/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua BPD Walur, Ardliansyah. Dalam surat tersebut, BPD Walur mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlambatan pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) untuk perencanaan tahun anggaran 2025. Keterlambatan ini diduga terjadi karena masih adanya pembangunan dan belanja pengadaan dari tahun anggaran 2023 dan 2024 yang belum terselesaikan. Banyaknya temuan dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

BPD Walur menguraikan beberapa temuan yang menjadi dasar pelaporan, di antaranya:

1. Penetapan APBDes 2024 yang Tidak Sah.
   BPD Walur menyatakan bahwa berkas Peraturan Desa (PERDES) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024 dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan penyusunan dan penetapan anggaran dilakukan tanpa melibatkan BPD Walur, yang seharusnya memiliki peran penting dalam proses tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pembangunan dan Pengadaan Barang yang Tidak Selesai
   Beberapa proyek pembangunan yang telah dianggarkan sejak tahun 2023 hingga 2024 belum terselesaikan dan tidak memiliki kejelasan pertanggungjawaban. Salah satu proyek yang dipersoalkan adalah pembangunan air bersih tahun 2019, yang hingga kini tidak ada tindak lanjut meskipun sudah ada anggaran yang dikeluarkan.
3. Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Pertanian.
   Salah satu pengerjaan pengadaan yang dipertanyakan adalah pembelian alat perontok padi yang ternyata bukan unit khusus perontok padi, melainkan alat perontok kacang atau jagung. BPD menduga bahwa pengadaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan petani dan mengindikasikan unsur keuntungan sepihak.
4. Honor dan Tunjangan Lembaga Desa yang Belum Dibayarkan
   Pembayaran honor dan tunjangan bagi beberapa kelembagaan desa mengalami keterlambatan hingga enam sampai tujuh bulan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan para penerima dan pelayanan masyarakat.
5. Rehabilitasi Kantor BPD Desa Walur yang Tidak Kunjung Terlaksana
   Anggaran untuk rehabilitasi Kantor BPD Desa Walur telah dialokasikan dalam APBDes 2024, namun hingga kini belum ada realisasi dalam bentuk fisik. Hal ini semakin menambah ketidakjelasan dalam pengelolaan dana desa.
6. Dugaan Penyalahgunaan Aset Desa
   BPD Walur juga menyoroti keberadaan tanah aset desa yang saat ini telah dibangun rumah warga tanpa kejelasan status kepemilikan. Hingga kini, BPD Walur mengaku tidak mengetahui legalitas tanah tersebut dan bagaimana proses alih kepemilikannya terjadi.
7. Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi
   Dalam laporan yang disampaikan, terdapat indikasi penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, termasuk dugaan biaya pernikahan yang dibiayai dari anggaran desa. BPD Walur mengklaim memiliki bukti yang mengarah ke penyalahgunaan ini, termasuk unggahan di media sosial.

“Saya berharap laporan saya di proses pihak kejaksaan dan inspektorat Kab. Barito Utara dan mendesak Transparansi dan Penegakan Hukum” Kata Kerua BPD Warur keras kepada awak media. (18/02/24)

BPD Walur mendesak agar Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara, segera melakukan audit dan penyelidikan secara menyeluruh.

BPD Walur juga meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk Camat Gunung Timang dan instansi pemerintahan lainnya, turut mengawal kasus ini agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat terwujud.

Haji Tajeri, Ketua Partai Gerindra Barito Utara dan sebagai Pembina Ormas Ratu Prabu, ketika awak media meminta tanggapan terkait laporan Ketua BPD Walur mengatakan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Prosee Hukum Harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku” Kata Haji Tajeri singkat.

Bung Harianja, Ketua Ratu Prabu Wilayah Kalimantan Tengah juga turut memberikan tanggapannya terkait laporan Ketua BPD Walur.

“Miris tp saya apresiasi keberanian Ketua BPD Walur. Kalau saya tidak salah, ini yang pertama di Kabupaten Barito Utara. Ketua BPD melaporkan Kadesnya. Posisi dan kewenangan BPD dalam Pemerintahan Desa sangat kuat. Bila Ketua BPD mengambil langkah hukum atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh sang Kades, saya berharap pihak kejaksaan segeran melakukan langkah hukum. Inspektorat juga. Bila benar dugaan ketua BPD , maka proses hukum harus di tegakkan. Dan bila terbukti, segera ganti Kades nya. Semua diatur oleh regulasi. Tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Kasihan masyarakat. ” Ujar Bung Harianja kepada awak media.

Masyarakat Desa Walur berharap agar dugaan penyimpangan ini dapat segera diusut secara tuntas sehingga pengelolaan Dana Desa di wilayah mereka lebih transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis : Andia (Korwil Kalimantan Tengah)

***Awak media belum konfirmasi kepada pihak pihak terkait