Muara Tewhe 11 Februari 2025 Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) melakukan penggeledahan di ruang Bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, pada Selasa (11/2/2025) sekira pukul 15.00 WIB. Operasi ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Barito Utara pada periode 2009–2012 .

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Wahyudi Eko Husodo, didampingi Kepala Seksi Penyidikan Eko Nugroho, membenarkan bahwa penggeledahan bertujuan mengumpulkan bukti terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati yang diduga bermasalah. Menurut Eko Nugroho, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap penyimpangan prosedur perizinan. “Kami fokus pada dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan IUP di Barito Utara selama kurun waktu tersebut,” tegasnya .

Tim penyidik menyita satu kontainer box berisi dokumen sebagai barang bukti . Meski penggeledahan masih berlangsung, Kejati Kalteng belum mengungkap identitas pihak yang diperiksa atau status tersangka. Wahyudi menegaskan, proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional sesuai ketentuan .

Kasus ini menyedot perhatian publik mengingat potensi kerugian negara dan dampak lingkungan akibat praktik korupsi perizinan. Penerbitan IUP ilegal atau tidak prosedural seringkali mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan berpotensi merusak ekosistem . Masyarakat berharap investigasi ini mampu mengungkap jaringan korupsi sekaligus memulihkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan.

Kejati Kalteng menegaskan komitmennya memberantas korupsi, terutama di sektor sumber daya alam yang rentan penyalahgunaan wewenang. Langkah ini sejalan dengan agenda nasional pencegahan korupsi, termasuk kolaborasi dengan akademisi dan lembaga sipil yang sebelumnya digaungkan melalui diskusi panel bersama Universitas Palangka Raya pada Desember 2024 .

Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak terkait, termasuk pejabat daerah dan pemegang izin tambang. Hasil penggeledahan dan analisis dokumen akan menjadi kunci dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Kejati Kalteng juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melacak alur dana dan transaksi mencurigakan .

Penulis : Andia Korwil Kalteng