Barito Utara. Permasalahan di pemerintahan Desa Walur, Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah kembali memanas. Semakin memanas karena beredarnya Surat Undangan Polres Barito Utara melalui Kasat Reskrim kepada Kepala Desa Walur.

Sejak terpilihnya Sunardi sebagai Kepala Desa Walur periode (2023), menurut keterangan Ardiansyah selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Walur, sengkarut penyelenggaraan pemerintahan Desa Walur dibawah kepemimpinan Sunardi sangat parah.

“Kades sebelum dia (Sunardi-red) relatif baik namun saat dia jadi kades banyak masalah” Ucap ketua BPD ini dengan ekspresi prihatin. (21/5/25) .

Masih menurut Ketua BPD Walur kepada awak media, berbagai masalah bidang pelayanan publik terjadi. Yang lebih parah adalah dugaan penyimpangan dana desa yaitu dugaan praktek korupsi yang diduga dilakukan kades sehingga tahapan pembangunan desa Walur tersendat..

Ketua BPD Walur yang dikenal tegas ini menambahkan bahwa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Sunardi sebagai Kades secara resmi sudah di laporkan kepada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan ke Kapolres Barito Utara. Bukan hanya kepada dua instansi anti rasuah tersebut, ke Bupati dan inspektorat juga sudah dilaporkan.

“Kami sangat berharap, bila pemerintah Barito Utara dan dua lembaga anti rasuah tersebut peduli dengan desa dan masyarakat Walur, agar serius dan transparan memproses dan mengusut laporan kami” Kata Ardiansyah.

Berbagai masalah yang timbul di pemerintahan Desa Walur dibawah kepemimpinan Sunardi, BPD Walur melakukan tindakan sesuai kewenangannya. Bukan hanya BPD namun tokoh masyarakat dan warga masyarakat kompak mencopot jawaban Sunardi sebagai Kepala Desa Walur.

“Demi menyelamatkan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Walur, kami BPD, tokoh masyarakat, Para Ketua sebahagian besar warga masyarakat secara bersama sama telah mencopot jabatan Sunardi sebagai kepala desa Walur. Kami pada hari Rabu 12 Maret 2025,
Masih keterangan Ketua BPD Walur, BPD telah melakukan rapat bersama. Kesimpulan rapat adalah mencopot jabatan Sunardi sebagai Kades Walur dengan meminta Pejabat Bupati Barito Utara mengeluarkan SK pemberhentian nya, mendedak aparat penegak hukum untuk serius memproses laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sunardi sebagai kepala desa dan sejak Berita Acara kami tanda tangani maka semua produk pemerintahan yang di tanda tangani oleh saudara Sunardi kami anggap tidak sah. Ini pilihan berat tapi menjadi yang terbaik demi warga dan pembangunan desa Walur

Terkait beredarnya surat panggilan Polres Barito Utara kepada kepala.Desa Walur, Ardiansyah menanggapinya dingin.

“Pada intinya kalau kita perhatikan terkait pemamangilan/undangan tersebut belum mengarah pada laporan pengaduan kami BPD Walur, kami BPD Walur tetap berharap dengan pihak penegak hukum dan Pj bupati Kabupaten Barito Utara, agar dapat di proses dgn aturan yang benar dan transparan,seperti laporan yg kami sampaikan selama ini” Ujar Ardiansyah

“Dalam surat tersebut juga tidak tertara nama kami sebagai pelapor bukan?, tapi itu pendapat kami.. Kami tidak mengerti SOP Polisi itu. Kami masih menunggu waktu yang tepat bila laporan kami tidak di proses serius oleh PJ, Kenaksaan dan Kapolres secara transparan, dan PJ tidak mengeluarkan SK pemberhentian Sunardi sebagai Kades Walur, kami akan melakukan aksi demontrasi ” Ucap Ketua BPD Walur kepada awak media ini.

Tim.Redaksi

*** Media ini belum dapat konfirmasi kepada Kades Walur karena keterbatasan akses